RUANG MAYA (CYBERSPACE) SEBAGAI MEDAN DEMOKRATISASI BARU

I. Pengantar  

Perkembangan tehnologi informasi dan komunikasi telah membangun dan membentuk ruang baru dalam komunikasi politik di alam demokrasi. Kita bisa melihat fenomena dalam ruang publik dewasa ini di mana ruang maya (cyberspace) telah menjadi salah satu agen komunikasi politik. Dan komunikasi politik dewasa ini dibangun dalam bentuk diskursus publik. Komunikasi politik yang bertipikal demikian menjadi tanda bahwa peran publik dalam pengambilan keputusan sangat mutlak diperlukan. Dan salah satu wilayah diskursus tempat segala kehendak dan keinginan publik diaktualisasikan adalah ruang maya atau dunia maya. Tetapi diskursus di ruang ini tidak hendak menafikan diskusi yang hangat dan elegan yang terjadi di ruang nyata. Secara khusus yang akan menjadi medan eksploratif komunikasi politik secara cepat dan melibatkan masyarakat masa adalah media internet.

Ruang di era sekarang (postmodernisme), ruang mendapat model baru dan bukanlah sebuah entitas yang berada di bawah jajahan sang waktu seperti yang terjadi di era modernisme. Ruang bukan sekedar realitas tetapi merupakan hyperealitas. Namun apakah ruang baru itu masih bisa dikategorikan sebagai  realitas tempat manusia bergulat dengan diri, sesama dan alam semesta?  Apakah dia juga merupakan realitas publik atau hanya menjadi  milik kelas-kelas tertentu di bumi ini? Dan bagaimana ruang baru ini membuka peluang terjadinya proses demokratisasi baru yang sifatnya deliberatif seperti yang dicanangkan oleh Jurgen Habermas? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

II.Ruang maya (cyberspace) sebagai realitas?

Menarik karena di era postmodern ini, ruang tidak dipahami sebagai realitas yang berada di bawah taklukan sang waktu sebagaimana yang dipikirkan oleh para filsuf modern. Ruang jarang diperbincangkan dalam analisis kritis atas realitas dari para filsuf modern itu. Bahkan para filsuf dianggap bukan seorang filsuf jikalau berbicara tentang ruang. Ruang di jaman posmodernisme justeru mengenyam nikmatnya kebebasan setelah tidak dijajah secara ideologis oleh sang waktu.[1] Ruang biasa disebut panggung dan panggung menjadi titik pusat yang diperhatikan. Titik pusat ini yang kemudian disebut sebagai realitas maya (cyberspace) yang turut memberikan sumbangan terbesar bagi perkembangan peradaban manusia dewasa ini.[2] Dampak lebih lanjut dari kenyataan ini adalah perubahan pandangan tentang manusia dan realitas yang melingkupinya dalam artian pola interaksi antara manusia dan dunianya berubah.

Pengalaman kemajuan (progresivitas)  dalam modernitas menitikberatkan pada temporalitas dan meng-anak-tirikan kondisi spasialitas. Kondisi ini lebih mengarah kepada prinsip menjadi (becoming) daripada ada (being) dalam ruang (space) dan tempat (place).[3] Postmodernisme mencoba menggeser dan membalikan prinsip itu serta menempatkan ruang sebagai entitas yang lolos dari tirani waktu.

Yang sangat unik dari pemaknaan postmodernisme terhadap konsep ruang adalah munculnya istilah Cyberspace atau hyperspace[4]. Cyberspace merupakan an undefined spatiality[5]. Sebuah bentuk baru dari spasialisasi. Perkembangan konsep ruang dalam postmodernisme ini dipicu oleh cepatnya tehnologi informasi dan komunikasi bermain bersama manusia di dunia tempat manusia itu berada. Cyberspace sebenarnya tidak memproduksi apapun tetapi di dalamnya segala sesuatu ditawarkan dan dipasarkan. Cyberspace bisa disebut market place yang relitasnya adalah virtual, maya dan menjadi sebuah metafor budaya manusia. cyberspace hanya nyata secara virtual di mana waktu dan materialitas dihilangkan.[6]

Ada tiga tahapan penguasaan ruang oleh mesin waktu. Pertama, tahap alamiah yaitu ketika ruang secara terbatas dikuasai oleh tenaga alamiah (tenaga kuda, manusia) yang hanya menjelajahi ruang yang terbatas. Kedua, tahap mekanis, ketika ruang dikuasai oleh mesin-mesin yang memungkinkan adanya gejala ekspansi dan eksplorasi ruang dalam skala global. Ketiga, tahap mikroelektronik, ketika ruang dikuasai oleh mikroprossesor yang kecepatanya mendekati kecepatan cahaya, sehingga memungkinkan  terbentuknya hipersinkronisasi ruang yaitu tumpang tindinya berbagai ruang dalam satu media[7].   Tahap yang ketiga inilah yang disebut sebagai bentuk baru dari ruang  di mana ruang itu bukan sekedar pola imajiantif tetapi suatu realitas yang sifatnya menyeberang, sehingga sering disebut hiperealitas. Saya ambil contoh, untuk memberikan informasi kepada seseorang yang berada di Surabaya bahwa di Malang ada kecelakaan, si informan hanya menekan beberapa digit nomor telepon seluler atau sekedar bermain di atas keyboard komputer, maka informasi itupun bisa diketahui secara cepat di Surabaya. Tidak seperti sebelumnya, informasi itu harus berjalan dalam waktu yang lama berupa sistem transportasi dan komunikasi yang lambat.

Salah satu kondisi unik dari perhelatan ruang sebagai bentuk cyberplace adalah simulacrum. Simulacrum sendiri berarti suatu kondisi dari replika di mana keaslian (kenyataan, realitas) dan kepalsuan (imitasi,imajinasi) sulit  untuk dicari titik perbedaannya. Namun pada gilirannya simulacra dilihat, dialami dan dipandang sebagai realitas.  Maka ruang maya adalah sebuah realitas baru yang ditawarkan secara baru.

III. Cyberspace dan Ruang Publik

            Ruang publik (public sphere)  memiliki aneka pengertian antara lain: ( 1) Ruang publik adalah suatu wilayah hidup sosial kita di mana suatu pendapat umum dapat dibentuk di antara warganegara, berhadapan dengan berbagai hal mengenai kepentingan umum tanpa tunduk kepada paksaan dalam menyatakan dan mempublikasikan pandangan mereka. ( 2) Ruang publik adalah istilah yang berkenaan dengan metafora yang digunakan untuk menguraikan ruang virtual dimana orang-orang dapat saling berhubungan. ( 3) Ruang publik adalah ruang dimana percakapan, gagasan, dan pikiran masyarakat bertemu. (4) Ruang publik adalah ruang virtual dimana warganegara dari suatu negeri menukar gagasan dan mendiskusikan isu, dalam rangka menjangkau persetujuan tentang berbagai hal yang menyangkut kepentingan umum. ( 5) Ruang publik adalah tempat di mana informasi, gagasan dan perberdebatan dapat berlangsung dalam masyarakat dan pendapat politis dapat dibentuk.[8]

Konsep ‘ruang publik’  sebenarnya muncul setelah tulisan Jurgen Habermas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989. Buku yang ditulis pada tahun 1962 itu berjudul The Structural Transformation of The Public Sphere. Secara umum “public sphere” merujuk kepada ruang nasional yang menyediakan sedikit banyak kebebasan dan arena keterbukaan atau juga forum untuk debat publik[9] Akses untuk public sphere adalah gratis, bebas untuk mengatur, perkumpulan dan penyampaian ekspresi dijamin, ruang itu bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, mediasi dapat terjadi diantara kedua pihak.[10]  Kehidupan pribadi warga masyarakat di sebut ruang privat, sedangkan kehidupan politik yang menjadi inti public sphere adalah bagian dari kehidupan publik. Namun ruang publik ini ada untuk menjamin kepentingan dan keamanan ruang privat meskipun sasaran utamanya adalah kesejahteraan bersama.

            Ruang publik bertujuan untuk membentuk opini dan kehendak (opinion and will formation) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Dan kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi bahwa ruang maya sudah menjadi medan yang sangat terbuka bagi terbentuknya ruang publik baru tempat berdialognya berbagai gagasan yang berasal dari berbagai kelompok dan kepentingan entah itu rakyat kecil ataupun kaum konglomerat dan cendekiawan. Ruang maya sebagai medan terbentuknya ruang publik tidak menawarkan adanya kelas dan strata dalam membentuk opini dan mengkomunikasikan kehendak. Dengan demikian cyberspace bukanlah milik golongan tertentu. Dia menjadi milik publik. Mungkin pada akhirnya ruang ini menjadi milik kaum konglomerat dan cendekiawan. Dan klaim ini terjadi hanya dipengaruhi oleh unsur operasional. Di mana rakyat biasa tidak memiliki akses untuk bisa mengoperasikan ruang ini secara leluasa dengan berbagai alasan baik alasan ekonomis ataupun keterbatasan pengetahuan. Namun pada dasarnya ruang ini sangat terbuka bagi umum untuk mengekspresikan diri dan menyatakan kehendaknya di arena publik.

Ruang maya yang menggendong kenyataan publik membentuk masyarakat Cyber atau maya. Dan masyarakat Cyber ini ditandai dengan lenyapnya berbagai batas-batas sosial dan muncul suatu proses akhir sosial di mana kehidupan sosial yang ditandai oleh kesatuan idiologi dan pendapat bergeser ke suasana keterpecahan sosial (fargmented social).[11] Keterpecahan sosial ini menimbulkan identitas anonim dalam interaksi sosial. Identitas ini lahir dari kenyataan bahwa pola interaksi itu tidak disertai tanda pengenal yang faktum. Komunikasi politik pun tidak mendapat tantangan dan ancaman badai represif berupa paksaan dan teror karena pihak yang lebih berkuasa tidak mengetahui dari mana segala tema diskursus ini berasal.  Misalnya, gerakan masa pendukung Bibit dan Chandra di Group facebook, mereka semua adalah masyarakat anonim entah mereka itu tinggal di mana dan dan sedang berada di mana serta berbagai latar belakang lainnya, tidak ada yang tahu. Namun kenyataan yang ada adalah semua diskursus masa mengantar kepada suatu konsensus bahwa Bibit dan Chandra dibebaskan.  Melihat kenyataan ini, masyarakat yang pecah justru disatukan dalam sebuah ruang virtual yang berupaya mengespresikan diri mereka secara otentik. Pengeskpresian diri ini bisa saja sebagai bentuk baru dari pengespresian diri ketika dunia nyata tidak memiliki ruang yang bebas untuk berekspresi. Inilah harapan positif dari dunia maya. F. Hardiman pernah memberikan komentar kritis atas fenomena facebook di harian kompas dengan mengatakan secara gamblang bahwa dunia maya memberikan tempat bagi publik untuk merealisasikan diri (Kompas, 5/52009). Apa yang tidak kita ekspresikan di dunia nyata, kita ekspresikan di dunia maya.

IV. Ruang Maya Tempat Mendaratnya Demokrasi Deliberatif

            Demokrasi deliberatif adalah teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas dalam ruang publik. Kata ‘deliberasi’ berasal dari kata Latin ‘deliberatio’ yang artinya: konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi di mana legitimasi hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu  kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat – dalam kosa kata teoritis Habermas – “diskursus publik”.[12]

Habermas menunjukan jalan demokrasi di mana rakyat sungguh terlibat dalam dialog publik. Dialog publik atau diskursus publik merupakan sistem baru dalam menimbang kebijakan publik. Kebijakan disebut publik apabila hasil final kebijakan itu  merupakan formasi opini dan aspirasi publik secara demokratis. Di titik ini klaim kebenaran publik yang dibentuk oleh karena kepentingan golongan atau kelompok tertentu dihapus. Klaim kebenaran publik itu harus menjadi milik tunggal publik.

Dalam diskursus, terjadi komunikasi ide secara gamblang dan terbuka untuk terwujudnya sebuah konsensus bersama tanpa melibatkan unsur kekerasan dan represi dari kaum yang berkuasa. Diskursus yang demikian ini menciptakan sebuah komunikasi bentuk baru yang sifatnya emansipatoris.[13] Komunikasi publik yang emansipatoris mengandaikan syarat-syarat berikut yaitu jelas, benar, jujur, dan betul. Jelas, artinya saya mengklaim bahwa saya dapat mengungkapkan secara tepat apa yang saya maksud. Benar, yaitu bahwa apa yang saya katakan merupakan apa yang hendak saya ungkapkan. Jujur, artinya bahwa saya tidak bohong. Dan betul, artinya apa yang saya katakan itu wajar saya katakan.[14] Ketika saya mengatakan sesuatu dan membuktikan kebenarannya, maka saya harus menyertakan keempat klaim di atas dalam sebuah diskursus.

Tema sentral dari demokrasi deliberatif adalah diskursus. Diskurus melibatkan masyarakat banyak yang telah memproklamirkan diri sebagai warga negara. Dengan demikian, menjadi warga negara di sebuah negara demokrasi berarti siap bertempur bersama warga yang lain dalam melakukan debat publik. Debat publik tidak hendak mengatakan bahwa diskursus adalah wilayah privat dari kaum intelektual. Debat publik ini bersifat komunikatif dan pihak yang berdebat harus memegang prinsip penghargaan atas  heteregonitas cara berpikir. Di sini kita harus mengakui orang lain sebagai partner komunikasi tanpa melibatkan budaya represi dan ancaman kekerasan serta kesombongan intelektual. Jika hal itu terjadi, maka rasionalitas yang menjadi keunikan manusia tidak lagi bersifat komunikatif tetapi instrumental.[15] Rasionalitas itu instrumental ketika prinsip emansipasi dalam komunikasi diberangus oleh nafsu untuk berkuasa dengan memaksakan kehendak masa untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama.

Diskursus bukanlah sebuah medan yang hanya terjadi di dunia nyata tempat manusia  secara terbuka bergulat dengan realita hidupnya dan  dunia yang tidak memegang prinsip anonimitas dalam berkomunikasi. Namun perkembangan tehnologi informasi dan tehnologi membuat diskursus itu berpindah ruangan ke sebuah arena yang disebut ruang maya (cyberspace). Ruang maya itu menembus batas-batas kelas sosial dan kekuasaan primordial.[16] Ruang itu menembus batas kesukuan, ras dan reduksi gender. Apa yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif adalah sebuah demokrasi yang terdiri atas kepingan diskusi publik di mana dan dengan cara apapun.

Demokratisasi dilihat sebagai arena teater publik. Sebuah teater selain memperhitungkan aktor juga panggung tempat teater itu dipertunjukan sangat penting. Panggung teater demokratisasi dewasa ini masuk dalam kategori virtual ketika diskusi seputar hidup bersama terjadi di ruang maya sebagai ruang yang dilipat-lipat.[17] Dalam ruang ini dialog publik terjadi secara cepat, bebas dan terbuka. Prinsip cepat, bebas dan terbuka itu merupakan bentuk komukasi yang emansipatif. Komunikasi yang emansipatif ini mempercepat pertimbangan yang benar akan keputusan publik. [18] Ketika KAPOLRI mendengar desakan publik yang berasal dari situs pertemanan facebook untuk membela kebenaran hukum yang sebenarnya, pada saat itu penegak hukum seolah terjaga dari tidur manisnya. Ternyata masa (rakyat) tidak sedang tidur ketika hukum hendak dibelokan dari kebenarannya yang sejati ke kebenaran yang palsu. Kalau suara masyarakat publik yang secara terbuka dan melalui tatapan muka tidak didengarkan, maka masyarakat memiliki panggung yang lain untuk mementaskan teater demokratis mereka. Dan hasilnya pun jelas di mana suara rakyat menjadi penentu kebijakan hukum bukan suara yang berasal kelompok tertentu  yang menggendong kepentingan tertentu juga.

V. Penutup

 

Ruang maya memang banyak menjanjikan harapan (rising expectations), sekaligus juga menimbulkan frustrasi (rising frustration).[19] Soal-soal inilah yang mesti kita antisipasi yaitu ekses positif dan negatif dari tehnologi. Tehnologi sejatinya melayani manusia. Pelayanan tehnologi bagi manusia sebenarnya membuat manusia semakin bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Hasrat positif manusia yang tidak sempat diaktualisasikan dalam ruang nyata diekspresikan secara bebas di sebuah ruang virtual atau maya. Ruang ini memberikan kebebasan kepada manusia.

Kebebasan manusia untuk berekspresi tetap mempertimbangkan etika hidup bersama. Ketika kebebasan itu disalah-tafsirkan menjadi pemuasan nafsu liar manusia, maka muncul berbagai kepincangan sosial yang terjadi di ruang maya itu. Sehingga tidak heran kalau di ruang ini pun keadaannya tidak kalah bedanya dengan ruang nyata. Di sana terjadi berbagai kejahatan (cybercrime) dan tindakan pornografis (cyberporn) yang dipertontonkan secara murah meriah  dan lolos dari pelacakan badan sensor.[20] Namun ruang ini tidak bisa dibatasi karena segala sesuatu dipasarkan di sana. Ruang ini menjadi pasar global antara apa yang baik dan buruk. Namun saya sangat menghargai ekses positif dari keterlibatan manusia di ruang ini.

Ruang ini merupakan ruang publik. Tidak ada batasan untuk mengakses ruang ini. Begitu banyak fenomena publik yang dipasarkan di sana. Dan debat publik untuk memberikan pertimbangan politis kepada para penegak hukum terjadi secara sporadis di ruang ini. Ketika para penegak hukum berusaha membelokkan kebenaran hukum yang berlaku, masyarakat publik yang bergabung di group facebook yang kerap dikenal sebagai 1.000.000 facebooker pendukung Bibit dan Candra mengkomunikasikan hasrat demokrasi mereka kepada pihak yang berwenang untuk mengadili mereka. Mereka bergabung dengan sebuah  intuisi politik yang kuat akan kebenaran hukum yang sebenarnya. Grup ini menjadi simbol perjuangan dan perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini. Di ruang ini opini publik masuk dalam diskursus yang bebas dan terbuka. Sungguh unik bila kita melihat keberadaan civil society dan kreativitas model gerakannya. Tentu alangkah susahnya bagi para aktivis untuk mengumpulkan satu juta massa dalam satu tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka karena hal itu membutuhkan begitu banyak resource yang harus dikeluarkan mulai dari biaya logistik mapun sumber daya manusianya. Namun zaman telah berubah, revolusi teknologi telah menghasilkan sebuah ruang baru dalam pergerakan sosial yang jauh lebih efektif dan efisien. Ruang baru tersebut adalah cyberspace

Fenomena facebook hanya salah satu narasi besar ( grand narative) dari begitu banyak narasi besar lainnya. Tentu saja fenomena ini perlu diakui kualitasnya baik dari segi tindakan kontrol sosial atau pembentuk opini masyarakat. Masih banyak narasi besar dan ekcil lainnya yang bisa kita simak dan amati di ruang Cyber ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hardiman, F. Budi. Demokrasi Deliberatif. Kanisius: Yogyakarta. 2009.

Harvey, David. The Condition of Postmodenity. Basic Blackwell: Cabridge.1990.

Ibrahim, Idi subandry (ed). Hegemoni Budaya. Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, 1997.

Piliang, Yasref Amir. Dunia yangDilipat. Mizan:Bandung. 1998.

Riyanto, Armada. Politik, Sejarah,Iidentitas, Postmodernisme. Widya Sasana Publication: Malang. 2009.

Suseno, Frans Magnis. Basis tahun ke-53. 2004.

_________________. filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Kanisius:Yogyakarta. 1992.

http://www.fathurin-zen.com/?p=93, diakses, Minggu,  29 november 2009.


[1] David Harvey, The Condition of Postmodenity,Basic Blackwell, Cabridge,1990,hal.229.

[2] Ibid. hal 230.

[3] Ibid.

[4] Yasref Amir piliang, dunia yang dilipat, Mizan:Bandung, 1998,hal.333.

[5] Op.cit. hal. 230.

[6] Op.cit. hal.333

[7] Ibid. Yasref Amir piliang, hal.334.

[8] F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, Kanisius: Yogyakarta, 2009, hal.134.

[9] http://www.fathurin-zen.com/?p=93, diakses, Minggu,  29 november 2009.

[10] Ibid.

[11] Op.Cit., Yasref Amir piliang, hal.72.

[12]  Op.Cit., F. Budi Hardiman. hal.128.

[13] Armada Riyanto, politik, sejarah, identitas, postmodernisme, Widya Sasana Publication: Malang, 2009. hal.22.

[14]  Frans Magnis Suseno, Basis tahun ke-53, 2004, hal. 7.

[15] ___________________, filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Kanisius:Yogyakarta, 1992. hal.219.

[16] Op.Cit., Yasref Amir piliang, hal.72.

[17] Idi subandry Ibrahim (ed). Hegemoni budaya, yayasan bentang budaya: Yogyaakrta, 1997, hal. 306.

[18] Op.Cit., F. Budi Hardiman. hal.34.

[19] Op.Cit.,Idi subandry Ibrahim (ed), hal. 314.

[20] Ibid.,hal.209.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s